Bapenda Mimika Raih Predikat Sangat Baik, Perkuat Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik

TIMIKA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencatat hasil positif dalam evaluasi kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode II hingga 19 Oktober 2026, Bapenda Mimika memperoleh nilai 88,92 dengan kategori sangat baik. Sementara itu, Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) mencatat nilai 92,22 dengan kategori sangat bersih. Capaian ini menjadi indikator penilaian masyarakat terhadap pelayanan perpajakan daerah sekaligus upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil survei tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Seminar Hasil Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Pajak Daerah yang berlangsung di Kantor Bapenda Mimika, Selasa (20/10/2026). Pemaparan dilakukan oleh M. Idil Ilham, S.STP, selaku Kasubag Program, mewakili Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Mimika, Slamet Sutejo. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi pelayanan sekaligus pembahasan kebijakan perpajakan daerah agar pelaksanaannya semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Survei yang melibatkan 514 responden tersebut mencakup enam bidang pelayanan, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), retribusi persampahan, konsultasi, serta pengaduan wajib pajak. Nilai SKM juga menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 78,54 pada 2024 menjadi 87,54 pada 2025, kemudian mencapai 88,92 pada 2026. Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan capaian tersebut, Bapenda Mimika diharapkan terus memperkuat profesionalisme aparatur, keterbukaan informasi, serta pencegahan praktik korupsi dalam setiap proses pelayanan. Peningkatan kualitas layanan juga perlu berjalan seiring dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Mimika. Melalui pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.