Pemkab Mimika Matangkan Regulasi Pajak Daerah, Perkuat Kepastian Hak Wajib Pajak

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang mengatur mekanisme keberatan, pembatalan, dan penanganan sanksi administratif pajak serta retribusi daerah. Penyusunan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun wajib pajak.

Pembahasan rancangan aturan tersebut dilakukan melalui seminar hasil kajian akademik yang berlangsung di Kantor Bapenda Mimika, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah dan tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengkaji substansi regulasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menyampaikan bahwa kejelasan aturan menjadi faktor penting dalam penyelesaian persoalan perpajakan daerah. Melalui regulasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur pengajuan keberatan, pembatalan, serta penyelesaian sanksi administratif secara lebih mudah. Pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan kewenangan perpajakan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak wajib pajak.

Selain memperkuat landasan hukum, penyusunan Ranperbup ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik. Bapenda Mimika juga diharapkan mampu memanfaatkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan aturan sebelum ditetapkan. Dengan demikian, tata kelola pajak dan retribusi daerah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.